Dalam sebuah pernyataan yang tegas dan lugas, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto, menekankan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Ia menyatakan bahwa “hampir tiap hari kita bongkar kasus korupsi” sebagai bukti nyata bahwa aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menghadapi salah satu penyakit kronis bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sebuah forum resmi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil. Komitmen tersebut seakan menjadi sinyal kuat bahwa era baru pemerintahan tidak akan memberi ruang kompromi bagi para pelaku korupsi, sekecil apa pun bentuknya.
Pemberantasan Korupsi: Masalah Sistemik dan Struktural
Korupsi telah lama menjadi momok dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Sejak era reformasi, berbagai lembaga dan kebijakan telah dibentuk untuk menangani masalah ini, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan Kejaksaan Agung, reformasi di Kepolisian, hingga peningkatan transparansi anggaran.
Namun demikian, korupsi tetap menjamur di banyak sektor, mulai dari birokrasi pusat dan daerah, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, sektor energi dan sumber daya alam, hingga lembaga pendidikan dan kesehatan. Bahkan, banyak kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, hingga kepala daerah.
Prabowo menyadari bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistemik. Karena itu, menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, tidak hanya dengan penangkapan pelaku, tetapi juga dengan perbaikan sistem birokrasi, reformasi hukum, dan peningkatan pengawasan publik.
Pernyataan Tegas: Tidak Akan Berhenti
“Setiap hari hampir selalu ada kabar penangkapan, penggeledahan, atau pengusutan kasus korupsi. Ini tanda bahwa aparat kita tidak diam. Kita tidak akan berhenti. Siapa pun yang terbukti korup, akan kita tindak. Tidak ada kompromi,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai bentuk political will yang jelas dari presiden terpilih. Terlebih, Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan tebang pilih, dan akan melibatkan seluruh elemen hukum secara terkoordinasi: KPK, Kejaksaan, Polri, serta lembaga pengawasan internal kementerian.
Penting untuk dicatat, Prabowo juga menyatakan bahwa langkah ini bukan sekadar pencitraan atau retorika, tetapi merupakan komitmen moral dan politik sebagai bagian dari amanat rakyat.
Data: Bongkar Kasus Tiap Hari?
Jika ditelisik, data dari KPK dan Kejaksaan Agung memang menunjukkan tren peningkatan pengungkapan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2023, misalnya, KPK mencatat telah melakukan lebih dari 100 operasi tangkap tangan (OTT), sementara Kejaksaan Agung mengusut puluhan kasus korupsi besar, termasuk kasus Jiwasraya, Asabri, BTS 4G Kominfo, dan lainnya.
Di daerah, berbagai kepala daerah juga tertangkap tangan menerima suap, melakukan penyalahgunaan anggaran, hingga mengatur proyek untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang berjalan, meski tantangannya tetap besar.
Namun, keberhasilan ini juga harus dilihat dengan hati-hati. Karena jumlah kasus yang dibongkar bukan berarti jumlah korupsi meningkat, melainkan bisa menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penindakan menjadi lebih aktif dan berani.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi. Ia mencontohkan bagaimana Kemenhan sendiri telah meningkatkan kerja sama dengan KPK dalam audit pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), sebuah sektor yang sering dituding rawan korupsi karena melibatkan anggaran besar dan kerahasiaan tinggi.
“Kita tidak akan tutup-tutupi. Di sektor pertahanan pun, saya minta ada keterbukaan. Harus ada transparansi dalam pengadaan. Kalau ada yang main-main, kita sikat,” tegasnya.
Kolaborasi ini menjadi penting karena banyak kasus korupsi yang melibatkan jejaring luas, lintas kementerian, dan antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antar instansi hukum, pengawas, dan auditor negara seperti BPK dan BPKP.
Strategi Pencegahan: Digitalisasi dan Transparansi
Selain penindakan, Prabowo juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui sistem pemerintahan yang efisien dan transparan. Salah satu cara utama adalah dengan mendorong digitalisasi pelayanan publik, penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem pengawasan internal.
Penggunaan teknologi akan mengurangi interaksi tatap muka antara pejabat dan masyarakat, yang selama ini menjadi celah terjadinya praktik suap dan pungli. Di sisi lain, transparansi anggaran dan kinerja akan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintahan.
Prabowo bahkan mendorong agar semua proyek strategis nasional wajib dipantau secara digital dan dilaporkan secara real-time kepada publik. Ia menegaskan bahwa “pemerintah harus diawasi, bukan sebaliknya.”
Tantangan: Reformasi Lembaga Penegak Hukum
Meski komitmen politik sudah ditekankan, pemberantasan korupsi tetap menghadapi hambatan serius, salah satunya adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Beberapa tahun terakhir, KPK mengalami penurunan citra karena berbagai kontroversi internal dan eksternal, termasuk revisi UU KPK yang dinilai melemahkan independensi lembaga tersebut.
Sementara itu, Kejaksaan Agung dan Polri dinilai masih belum sepenuhnya lepas dari praktik internal yang tidak transparan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi keharusan jika Indonesia ingin benar-benar menciptakan sistem hukum yang bersih dan dipercaya rakyat.
Prabowo menyadari hal ini dan menyatakan akan mendukung segala bentuk reformasi lembaga hukum yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas.
Harapan Publik dan Dunia Internasional
Pernyataan tegas Prabowo tentang korupsi juga menarik perhatian dunia internasional. Investor asing, lembaga keuangan dunia, serta mitra pembangunan Indonesia sangat memperhatikan isu korupsi dalam menilai iklim investasi di tanah air.
Tingginya risiko korupsi dianggap sebagai penghambat utama dalam masuknya modal asing, menghambat pembangunan infrastruktur, dan menurunkan daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, langkah tegas terhadap korupsi juga akan menjadi pesan positif bagi dunia internasional.
Di dalam negeri, masyarakat berharap agar komitmen ini tidak hanya berhenti pada slogan atau pidato politik, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Pemerintahan Bersih
Pemberantasan korupsi di Indonesia memang bukan pekerjaan satu malam. Pernyataan Prabowo bahwa “hampir tiap hari kita bongkar kasus korupsi” mencerminkan realitas bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar. Namun, ini juga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terus berjalan, dan pemerintah tidak akan menyerah begitu saja.
Diperlukan konsistensi, keberanian, dan integritas dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Di tangan Prabowo dan kabinetnya nanti, publik menaruh harapan besar bahwa era baru pemerintahan akan menjadi momentum bagi lahirnya sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga bermoral dan bersih dari korupsi.
Sebagaimana pesan yang disampaikan Prabowo: “Negara yang besar tidak boleh membiarkan korupsi merajalela. Ini soal masa depan anak cucu kita. Kita harus bertindak sekarang, dan tidak akan berhenti.”
Baca Juga : SMGR Masuk Daftar Konstituen Indeks IDX ESG Leaders: Langkah Strategis Menuju Investasi Berkelanjutan
